Pendidikan

Jakarta – Terbetik berita bahwa para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berencana mengadakan kunjungan keluar negeri. Program yang lebih pantas disebut kunjungan wisata alias flexing tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Salah satunya oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menilai bahwa kegiatan kunjungan keluar negeri para pejabat selama ini tidak bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat. Program tersebut semata hanya untuk memuaskan hasrat jalan-jalan keluar negeri agar dipandang sebagai ‘orang hebat, sudah keliling dunia’.

“Kesempatan keluar negeri di DPD RI sering jadi rebutan di antara para anggota. Terkadang, karena terlalu bernafsu untuk berkunjung ke negara tertentu, misalnya ke Amerika, sejumlah Senator DPD RI saling ngotot, beradu mulut, untuk masuk daftar peserta rombongan ke negara itu. Persis seperti anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) berebut mainan,” ungkap Wilson Lalengke yang pernah menjabat sebagai Kasubbid Program pada Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini, Selasa, 11 February 2025.

Sepulang dari ‘jalan-jalan’ di luar negeri, hampir tidak ada hasil apapun yang dibawa pulang. “Jangankan hasil kunjungan yang bermanfaat bagi rakyat, hasil untuk dirinya sendiri berupa perobahan pola pikir dan tingkah-laku, kinerja yang lebih baik, serta kontribusi pikiran yang bernas dalam penyusunan rancangan peraturan perundangan saja dapat dikatakan nol besar. Laporan hasil kunjungan diserahkan kepada staf untuk mengerjakannya, parah!” tambah lulusan pasca sarjana dari tiga universitas bergengsi di Eropa itu.

Sebenarnya, masih menurut Wilson Lalengke, kalau mereka memang mau belajar dan ingin mengenal sistem kerja parlemen di sebuah negara, misalnya, para Senator itu bisa cari informasi di internet, di perpustakaan e-library, atau meminta informasi dari perwakilan Indonesia di negara bersangkutan. “Segala sesuatu yang ingin dipelajari, ditelaah, dibahas, dikaji, dan seterusnya dari negara lain, bisa didapatkan informasinya melalui banyak cara, bukan harus berkunjung ke negara tersebut. Apa gunanya Kedubes Indonesia di luar negeri jika untuk mendapatkan informasi saja para anggota dan pejabat di dalam negeri harus cawe-cawe keluar negeri?” kata Wilson Lalengke heran.

Oleh karena itu, wartawan senior yang sangat anti korupsi ini mendesak agar dana kunjungan keluar negeri DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya diblokir saja. “Sebaiknya Pemerintah melalui menteri terkait meminta penjelasan detail tujuan dan target hasil kunjungan keluar negeri kepada instansi terkait sebelum dana perjalanan mereka dicairkan. Jika tidak jelas atau tidak bermanfaat bagi rakyat, dananya tidak perlu dibayarkan, biarkan saja mereka biayai masing-masing,” tegas Wilson Lalengke mengakhiri pernyataannya. (APL/Red)

Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyatakan siap untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, dalam sebuah pernyataan pers-nya, Minggu, 09 Februari 2025.

“PPWI adalah organisasi terbuka, baik dalam hal keanggotaan maupun dalam menjalin kerja sama yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Saat ini, PPWI sedang menjajaki kemungkinan melakukan kerja sama dengan Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Syech Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,” ungkap Wilson Lalengke.

Upaya penjajakan kerja sama itu diawali kunjungan silahturahmi ke Kompleks Ponpes Al-Zaytun atau yang dikenal juga dengan Ma’had Al-Zaytun, yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dilakukan selama dua hari, pada Jumat-Sabtu, 7-8 Februari 2025. Selain Ketum PPWI, ikut dalam rombongan ini adalah Wasekjen PPWI, Julian Caisar; Wakil Ketua III yang khusus mengurus hubungan internasional dan Perwakilan PPWI di luar negeri, Abdul Rahman Saleem Dabboussi; Staf Sekretariat PPWI, Mbak Wina; Ketua DPC PPWI Karawang, Dede Nurcahya; dan Sekretaris PPWI Karawang, Neneng Jauhara Khairiah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut oleh pengelola Ma’had Al-Zaytun, Ustadz Ali Aminulloh dan Ustadz Alwi. Berhubung Tim PPWI tiba di lokasi pada pukul 20.00 wib di hari Jumat itu, maka pengelola Ponpes langsung mengajak tamunya makan malam yang sudah disediakan. Sambil menikmati hidangan yang seluruhnya merupakan hasil produksi Ma’had Al-Zaytun, Tim menjelaskan berbagai hal terkait keberadaan PPWI, maksud dan tujuan kunjungan, serta program kegiatan yang mungkin dapat dikerjasamakan dengan pihak Pondok Pesantren ini.

Esoknya, di hari Sabtu, kepada Tim PPWI yang berkunjung, pengelola Ponpes memperkenalkan berbagai fasilitas dan kegiatan yang dilaksanakan di kompleks seluas 1500 hektar tersebut. Hampir seluruh kegiatan pendidikan di kompleks Ma’had Al-Zaitun diarahkan untuk menciptakan kemandirian, tidak hanya bagi anak didik tapi juga kemandirian Pondok Pesantren dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, seperti penyediaan pangan, fasilitas belajar-mengajar, asrama, kegiatan olahraga dan seni-budaya, keagamaan, dan lapangan kerja.

Dalam rangka memperkenalkan dan membantu sosialisasi beragam program pendidikan dan sistem pengelolaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan selama ini, PPWI dan Ma’had Al-Zaytun berencana menjalin kerja sama. Bentuk kerja sama yang sedang didiskusikan bersama, antara lain peliputan dan publikasi kegiatan para santri serta pelaksanakan pelatihan jurnalistik warga bagi karyawan, dosen, dan santri.

“Saat ini setiap orang dituntut mampu memberikan informasi di berbagai platform media dengan berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme, salah satunya adalah konten berita yang harus berisi informasi berbasis rumus 5W+1H. Semua informasi yang disebarkan melalui media massa, termasuk media sosial semestinya memenuhi unsur 5W+1H agar informasinya tidak disalahpahami oleh pembaca serta menghindari berita menyesatkan atau hoax,” jelas Wilson Lalengke kepada pengelola Ma’had Al-Zaytun.

Menurutnya, jika para pengurus dan santri memiliki ketrampilan membuat konten berita dengan baik dan benar, maka mereka dapat berfungsi sebagai pemberi informasi bagi masyarakat di luar pondok tentang aktivitas pembelajaran dan pendidikan serta pelatihan-pelatihan yang mereka lalui sehar-hari. “Jangan biarkan orang lain dari luar sana yang memberitakan tentang apa yang ada di dalam kompleks, karena informasi yang mereka sebarkan pasti mengandung bias yang sangat besar akibat hanya melihat sekilas, tidak utuh, atau bahkan hanya mendengar dari orang lain yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu,” ucap tokoh pers nasional itu mewanti-wanti.

Selepas waktu Zuhur dan makan siang, Wilson Lalengke bersama tim diterima langsung oleh Pendiri sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Syech Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, di ruang kerjannya yang menyatu dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dalam pertemuan silahturami yang berlangsung penuh kehangatan itu, kedua pihak saling bertukar informasi dan membahas kemungkinan kerja sama PPWI dengan Pondok Pesantren terbesar di Asia Tenggara ini.

Di akhir pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, dilakukan pemberian penghargaan dari PPWI bersama mitra konsorsiumnya, Firsts Union Association dari Lebanon, kepada Syech Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Selain pemberian penghargaan, juga disematkan Pin PPWI sebagai symbol persaudaraan dan perdamaian kepada Pimpinan Ponpes ini yang disambut dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih dari Tokoh Islam Indonesia kelahiran Gresik, Jawa Timur, tahun 1946 tersebut. (TIM/Red)

Pengelolaan dapur Ponpes Al-Zaytun ini sangat patut untuk dijadikan referensi dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis BGN. Silahkan disimak.

Disclaimer: Ini bukan video saya, tapi saya mengaminkan informasi dan tayangan yang disajikan sebab saya (bersama 5 orang Tim PPWI) sudah berkunjung dan melihat sendiri fakta lapangan terkait muatan video tersebut. Terima kasih. https://www.youtube.com/watch?v=LlU_0JxQfRg