Deprecated: Fungsi WP_Dependencies->add_data() ditulis dengan argumen yang usang sejak versi 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/jurnal13/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
SUMATERA SELATAN – Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Selatan (DPW GNP TIPIKOR Sumsel) membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk menampung berbagai laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas PT. Astaka Dodol dan PT. Baturona
Posko pengaduan ini dibuka sebagai bentuk komitmen GNP TIPIKOR Sumsel dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hukum, konflik agraria, serta kerusakan lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam wawancara dengan media ini, ketua DPW GNP TIPIKOR Sumsel Hamdani Sumantri S.Sos.,M.Si atau yang akrab dengan sapaan Dans mengajak masyarakat yang memiliki informasi maupun yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan secara terbuka dan disertai dengan data atau bukti pendukung.
“Posko ini kami buka untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat menyampaikan pengaduan secara resmi. Setiap laporan yang masuk akan kami himpun, verifikasi, dan selanjutnya akan kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dans.
Beberapa permasalahan yang dapat dilaporkan masyarakat melalui posko pengaduan tersebut di antaranya:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Kantor DPW GNP TIPIKOR Sumatera Selatan atau melalui Hotline WhatsApp: 0821-7623-8433.
DPW GNP TIPIKOR Sumsel berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat agar berbagai persoalan yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara hukum dan transparan. Dengan adanya posko pengaduan ini, pengawasan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih baik serta hak-hak masyarakat dapat terlindungi. (DPW GNP TIPIKOR SUMSEL
Jurnalindependenpers, Palembang,- Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terkait adanya dugaan indikasi penganiayaan terhadap warga binaan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Lapas Kelas IIA Tanjung Raja.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh Iqbal Tawakal selaku Ketua FPGSS kepada wartawan menyatakan bahwa aksi demo di Kanwil Ditjenpas nanti untuk menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Selatan terkait pegawai Lapas Kelas IIA Tanjung Raja yang diduga melakukan pemukulan terhadap warga binaan, Senin (02/02/26).
Iqbal Tawakal menjelaskan adanya dugaan indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai Lapas Kelas IIA Tanjung Raja tersebut berawal dari adanya perkelahian atau perselisihan di salah satu Blok warga binaan. Dimana setelah perkelahian itu, warga binaan berinisial RB diduga dipukul, dianiayah oleh oknum pegawai Lapas Inisial HF.
“Apa yang sudah dilakukan oleh oknum Lapas tersebut sungguh tidak sesuai dengan Ditjenpas yang berperan vital dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan melalui pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan sekadar efek jera apalagi menyakiti atau melakukan penganiayaan,” ujar Iqbal Tawakal.
Iqbal Tawakal turut menuturkan bahwa Ditjenpas bertanggung jawab atas pembinaan narapidana, pengelolaan tahanan, benda sitaan, serta keamanan di Lapas/Rutan.
“Jika terdapat dugaan atau indikasi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum di Lapas terhadap warga binaan, nanti bagaimana mereka siap kembali ke masyarakat karena itu akan menimbulkan trauma,” imbuhnya.
Lebih lanjut Iqbal Tawakal mengungkapkan jika ada indikasi Abuse Of Power atau Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan atau Jabatan yang dilakukan oknum Lapas Tanjung Raja dan ini sangat bertentangan dengan etika serta SOP di Ditjenpas yang sebagaimana berlaku tugas untuk Memberikan perawatan kesehatan dan rehabilitasi bagi warga binaan.
“Informasi yang kami dapatkan adanya penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum pegawai Lapas inisial HF tersebut yang mana telah melakukan pemukulan terhadap warga binaan dengan menggunakan kursi besi. Warga binaan inisial RB mengalami pecah di kepala dan ada pendarahan. Lalu RB dimasukan kedalam sel strap,” ungkap Iqbal.
Kami sudah mendatangi Ditjenpas Sumsel tetapi untuk mediasi belum ada titik terang. Sampai detik ini kami belum mendapatkan kabar. Disini kami lantas menduga adanya upaya untuk melindungi oknum pegawai Lapas Tanjung Raja tersebut yang terindikasi dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, tambah Iqbal Tawakal.
“Seharusnya Ditjenpas itu melakukan keamanan dan ketertiban serta melakukan pengamatan pemasyarakatan untuk menjaga kondusifitas Lapas/Rutan bukan untuk melindungi atau membiarkan oknum pegawai Lapas yang diduga melakukan penganiayaan,” tuturnya.
Untuk itulah FPGSS akan melakukan aksi demo di Ditjenpas Sumsel untuk meminta Kanwil Ditjenpas Sumsel segera memanggil dan mencopot oknum inisial HF yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, ujar Iqbal Tawakal.
Jika dalam aksi kami nanti ternyata tidak mendapatkan tanggapan dari Kanwil Ditjenpas Sumsel, maka persoalan ini akan kami bawa ke Kementerian Hukum Dan HAM di Jakarta agar supaya Kementerian mencopot jabatan Kakanwil Ditjenpas Sumsel karena terindikasi melindungi oknum pegawai Lapas yang melakukan penganiayaan terhadap warga binaan, tutup Iqbal Tawakal.
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONEA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terkait pendaftaran properti diperlukan adanya kejelasan atas biaya peralihan hak atas tanah; b. bahwa untuk memperjelas biaya peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan uang jasa dalam rangka pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 2 – Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. 3 – Pasal 1 (1) Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. (2) Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta. (3) Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai ekonomis. (4) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dari harga transaksi setiap akta dengan rincian sebagai berikut: a. kurang dari atau sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 1% (satu persen); b. lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), paling banyak sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen); atau d. lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen). Pasal 2 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. (2) Orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 4 – Pasal 3 (1) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara memungut uang jasa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi pelanggaran ringan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. (3) Tata cara pemeriksaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Jenis Pelanggaran dan Sanksi nomor 9 huruf a dan nomor 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1157 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. NIP. 19630817 198503 1 005
Jurnalindependenpers, Bayung Lencir- Masyarakat Desa Kali Berau Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan telah lama resah akibat adanya lahan bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai. Aktivitas perusahaan Sinar Mas Grup dinilai mengakibatkan kerusakan lingkungan. Warga desa yang diwakili Irawan Saputra menyampaikan banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai tanpa adanya reklamasi lahan. Selain itu juga adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan perusahaan tersebut, baik dari pengelolaan rehabilitasi lahan bekas tambang hingga sistem perekrutan tenaga kerja yang dianggap ada unsur KKN.
“PT. Manggala Alam Lestari (MAL) dan PT. Tata Bara Utama (TBU) yang merupakan bagian dari Sinar Mas Grup. Lubang bekas tambang Sinar Mas Grup dibiarkan terbengkalai tanpa adanya reklamasi lahan. Selain itu juga adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan perusahaan tersebut, baik dari pengelolaan rehabilitasi lahan bekas tambang hingga sistem perekrutan tenaga kerja yang dianggap ada unsur KKN
” demikian disampaikan oleh Irawan Saputra, koordinator Aksi Damai masyarakat Desa Kali Berau (13/08/2025) di Area PT. MAL & PT. TBU.
Ditambahkan lagi oleh irawanmengenai poin – poin tuntutan masyarakat yaitu:
1. Hentikan aktivitas pertambangan batu bara sebelum dilakukannya reklamasi/ rehabilitasi lahan bekas tambang yang terbengkalai atau tidak aktif lebih dari 30 hari sesuai Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
2. Lakukan recruitment tenaga kerja sesuai aturan yang berlaku.
3. Usut tuntas pelaku yang terlibat dalam dugaan aktivitas jual beli tenaga kerja.
Hamdani Sumantri S. Sos., M. Si Ketua GNP TIPIKOR SUMSEL menyampaikan sangat memprihatinkan dalam perjalanan menuju titik aksi, peserta aksi dihadang oleh beberapa orang yang diduga oknum preman suruhan perusahaan untuk mengintervensi dan menghalangi jalannya aksi dengan cara melintangkan mobil dan memancing emosi peserta aksi agar terjadi keributan, tetapi masih dapat diredam oleh peserta aksi kemudian melanjutkan jalannya aksi sampai ke halaman Kantor PT. MAL & PT. TBU. Atas desakan masa aksi akhirnya dilakukan mediasi antara 5 orang perwakilan masa aksi dengan pihak perusahaan yang dihadiri oleh Kapolsek Bayung Lencir, Perwakilan Danramil 04 Bayung Lencir dan Pemerintah Desa Kali Berau. Jalannya mediasi berlangsung antara Pukul 11.00 s.d 16.30 WIB. dengan pembahasan poin perpoin dan disetujui bersama sampai pada proses cetak berkas. Namun setelah berkas dicetak untuk penandatanganan bersama, tiba-tiba secara sepihak pihak PT. MAL tidak mau menandatangani poin poin yang telah disepakati tersebut. Akhirnya terjadilah adu mulut dan akhirnya perwakilan peserta aksi meninggalkan ruangan mediasi.
“Pembahasan poin perpoin sudah dimufakati bersama sampai pada proses cetak berkas. Namun setelah berkas dicetak untuk penandatanganan bersama, tiba-tiba secara sepihak pihak PT. MAL tidak mau menandatangani poin poin yang telah disepakati tersebut. Akhirnya terjadilah adu mulut dan akhirnya perwakilan peserta aksi meninggalkan ruangan mediasi.Sangat disayangkan sikap tidak profesional dan tidak konsisten pihak Sinarmas grup ini mendapat kecaman dari masyarakat. Perusahaan besar ini bisa melakukan perbuatan semena-mena kepada masyarakat kecil dan tidak menghargai apa yang telah dimusyawarahkan dan dimufakati bersama’ demikian disampaikan Hamdani Sumantri S. Sos., M. Si Ketua GNP TIPIKOR SUMSEL yang akrab dipanggil Dans.
Dilanjutkan lagi oleh Dans, Atas dasar tersebut maka peserta aksi menyatakan akan terus melanjutkan aksi dengan masa yang lebih besar dan menutup aktivitas serta akses perusahaan sampai adanya kesepakatan bersama dan terpenuhinya tuntutan masyarakat. (Rd)
Jurnalindependenpers, Palembang- Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Sektor Sumber Daya Alam (Sda) Khususnya Perkebunan Sawit berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menetapkan 5 (lima) orang sebagai tersangka.
“5 orang tersangka yaknj: RM selaku Bupati Musi Rawas Tahun 2005 s/d 2015; ES selaku Direktur PT. DAM Tahun 2010; SAI selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perijinan (BPMPTP) Musi Rawas Tahun 2008 s/d 2013; AM selaku Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perijinan (BPMPTP) Musi Rawas Tahun 2008 s/d 2011; BA selaku Kepala Desa Mulyoharjo Tahun 2010 s/d 2016.
Bahwa sebelumnya tersangka RM, ES, SAI dan AM telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam Dugaan Perkara dimaksud, sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka, sedangkan untuk Tersangka BA telah dilakukan pemanggilan secara Patut sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Adapun Perbuatan Para Tersangka melanggar : Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana” demikian disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H. melalui SIARAN PERS NOMOR : PR-10/L.6.2/Kph.2/03/2025 pada tanggal 04 Maret 2025.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa para Saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 60. Penyidik juga melakukan penyitaan berupa :
Lahan Sawit seluas ±5.974,90 Ha di Kec. BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas; Dokumen terkait serta,
Uang senilai Rp. 61.350.717.500,- (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari PT. DAM yang secara proaktif menyerahkan secara sukarela ke Penyidik.
Modus Operandi Bahwa para tersangka bersama – sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas ±5.974,90 Ha yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit PT. DAM, dari luas ± 10.200 Ha di Kec. BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas. Bahwa dari lahan negara ±5.974,90 Ha yang berhasil dikuasai tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi.
“Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH. HP. 0821 8243 3955
Email : penkumhumaskejatisumsel@gmail.com” demikian disampaikan
Palembang _ PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka pemesanan tiket kereta api pada periode angkutan Lebaran 2025 sejak Selasa 4 Februari 2025 kemarin untuk keberangkatan Jumat 21 Maret 2025 atau H-10 lebaran dan pemesanan hari ini Kamis 6 Februari 2025 untuk keberangkatan 23 Maret 2025 atau H-8 lebaran. Masyarakat dapat memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta seluruh agen atau kanal resmi pemesanan tiket KA lainnya.Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan untuk masa angkutan Lebaran 2025 ini KAI Divre III Palembang mengoperasikan KA Bukit Serelo relasi Kertapati-Lubuklinggau (PP), KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang (PP) dan KA Komersial Sindang Marga relasi Kertapati-Lubuklinggau (PP). “Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya,” kata Aida, Kamis (06/02/2025).
Berikut jadwal pemesanan tiket KA di Divre III Palembang
– Pemesanan pada 6 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 23 Maret 2025 (H-8)
-Pemesanan pada 7 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 24 Maret 2025 (H-7)
-Pemesanan pada 8 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 25 Maret 2025 (H-6)
-Pemesanan pada 9 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 26 Maret 2025 (H-5)
-Pemesanan pada 10 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 27 Maret 2025 (H-4)
-Pemesanan pada 11 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 28 Maret 2025 (H-3)
-Pemesanan pada 12 Februari 2025 untuk keberangkatan Sabtu, 29 Maret 2025 (H-2)
-Pemesanan pada 13 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 30 Maret 2025 (H-1)
-Pemesanan pada 14 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 31 Maret 2025 (H)
-Pemesanan pada 15 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 1 April 2025 (H1)
-Pemesanan pada 16 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 2 April 2025 (H+1)
-Pemesanan pada 17 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 3 April 2025 (H+2)
-Pemesanan pada 18 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 4 April 2025 (H+3)
-Pemesanan pada 19 Februari 2025 untuk keberangkatan Sabtu, 5 April 2025 (H+4)
-Pemesanan pada 20 Februari 2025 untuk keberangkatan Minggu, 6 April 2025 (H+5)
-Pemesanan pada 21 Februari 2025 untuk keberangkatan Senin, 7 April 2025 (H+6)
-Pemesanan pada 22 Februari 2025 untuk keberangkatan Selasa, 8 April 2025 (H+7)
-Pemesanan pada 23 Februari 2025 untuk keberangkatan Rabu, 9 April 2025 (H+8)
-Pemesanan pada 24 Februari 2025 untuk keberangkatan Kamis, 10 April 2025 (H+9)
-Pemesanan pada 25 Februari 2025 untuk keberangkatan Jumat, 11 April 2025 (H+10).
Aida mengimbau kepada pelanggan membeli tiket hanya melalui aplikasi Access by KAI dan agen atau kanal resmi KAI, agar terhindar dari berbagai modus penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket secara go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan dengan ketentuan apabila tiket masih tersedia,” tambahnya.
KAI berkomitmen untuk menyediakan tiket kereta api secara transparan dan terpercaya bagi seluruh pelanggan.
Guna menangkal praktik percaloan tiket, KAI sudah lama menerapkan kebijakan one seat one passenger dan boarding system yang mewajibkan nama dan NIK penumpang sesuai dengan yang tertera di tiket kereta api dan di kartu identitas.
Saat boarding juga petugas akan memeriksa kembali kesesuaian tiket dengan kartu identitas penumpang.
Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket KA periode angkutan Lebaran 2025, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.
“KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada angkutan Lebaran 2025 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan. Dengan layanan yang semakin baik dan berbagai inovasi yang diterapkan, KAI berharap dapat memberikan pengalaman mudik yang lebih menyenangkan bagi para pelanggan pada momen Lebaran nanti,” tutup Aida.
